Jumat, 04 Maret 2022

MKNU dan PKPNU Dilebur Jadi Satu, Dikelola Lakpesdam


Palembang - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan kembali bahwa pengaderan dalam Nahdlatul Ulama akan menggunakan satu pintu atau satu sistem.

Dua pengaderan yang ada selama yakni Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) dan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) akan dilebur menjadi satu.

“Hanya akan ada satu sistem kaderisasi,” tegasnya saat acara Silaturahmi dengan pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Sumatera dalam rangka Harlah Ke-99 NU wilayah barat di Komplek Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (3/3/2022).

Kaderisasi ini lanjutnya, tidak akan lagi dikelola oleh tim adhoc atau panitia yang dibentuk oleh PBNU. Namun kaderisasi yang namanya nanti akan diputuskan dalam waktu dekat akan dikelola atau berada di bawah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam).

“Kaderisasi akan berada dalam pengelolaan Lakpesdam karena kaderisasi masuk dalam pengembangan sumberdaya manusia,” jelasnya. Peleburan MKNU dan PKPNU ini juga lanjut Gus Yahya akan dibarengi dengan penataan materi kaderisasi agar lebih terarah.

“Jangan cuma melatih kader agar memiliki semangat tinggi meluap-luap saja, tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan,” ungkapnya.

Kaderisasi ini harus dikonsolidasikan dengan baik dan memiliki kurikulum yang fokus sehingga mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama.

Kaderisasi yang terintegrasi dan solid ini juga diharapkannya mampu mewujudkan transformasi yang membangun gerakan ke arah yang lebih baik.

Sementara Wakil Ketua PBNU H Nusron Wahid yang menjadi moderator pada kesempatan tersebut menambahkan bahwa di akhir bulan ini, ditargetkan kepengurusan Lakpesdam sudah terbentuk.  

Dalam waktu dua minggu diprogramkan akan menyempurnakan dan menyolidkan kurikulum.

Sehingga dalam dua bulan ke depan atau setelah Idul Fitri tahun ini kaderisasi format baru sudah bisa dilaksanakan dan tidak ada lagi dualisme kaderisasi.

Sebagai tambahan informasi, pada tanggal 9 Maret 2022, PBNU bakal mengadakan rapat gabungan pengurus yang akan membentuk kepengurusan lembaga.

Ada 18 lembaga dengan bidangnya masing-masing yang akan dibentuk PBNU untuk menjalankan program dari kebijakan organisasi.  

Lembaga ini sampai sekarang belum dibentuk karena PBNU sedang menyusun program dan grand design yang nantinya akan dijalankan oleh pengurus lembaga.


Sumber : NU Online

Kamis, 03 Maret 2022

Respons Pernyataan Menag soal Toa, Ansor Jatim: Ada Manipulasi Informasi


NU Online Watulimo - Pernyataan Menteri Agama (Menag) H Yaqut Cholil Qoumas tentang aturan pengeras suara memancing respons banyak pihak. Disinyalir pernyataan tersebut ada yang dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jatim turut bersuara dan bersikap.


Ketua PW GP Ansor Jatim HM Syafiq Syauqi memberikan beberapa pandangan dan analisa atas pernyataan Menag RI yang kini jadi polemik banyak pihak. Secara tegas, pihaknya mengingatkan kepada semua pihak untuk bersama-sama mewaspadai pola gerakan framing media dengan gaya lama tersebut.


“Ini merupakan gerakan lama dan pelaku yang sama yang kembali membuat gaduh dengan melakukan framing di media,” ujar Gus Syafiq dalam keterangan yang diterima awak media, Jum’at (25/02/2022).


Menurut Gus Syafiq, framing media dengan teknik propaganda dan manipulasi informasi tersebut masih menjadi pilihan mereka dalam upaya membuat kegaduhan yang sistematis untuk mengganggu stabilitas nasional.


"Tantangan dalam era disrupsi informasi saat ini adalah pola-pola gerakan framing media dengan teknik propaganda dan manipulasi informasi yang menyesatkan publik. Ini yang sedang mereka lakukan dengan memotong beberapa pernyataan dari Menteri Agama," jelasnya.


"Framing ini jelas teknik manipulasi informasi yang ditujukan memancing sisi emosional umat Islam dengan membenturkan sesuatu yang sakral dengan hal yang tabu. Ini pola lama yang coba mereka lakukan lagi," tambahnya.


Ia menambahkan, senyatanya framing bukanlah sebuah kebohongan. Namun, pembelokan fakta secara halus tersebut justru merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Maka dari itu, dirinya meminta masyarakat dapat bersikap cerdas dan memahami secara utuh hal-hal yang disampaikan Menag RI.


“Mereka itu membelokkan fakta. Caranya dengan memilih sudut pandang yang berbeda, kemudian memotong dan mengambil diksi lain dengan membenturkan antara adzan dengan suara anjing," tegas Gus Syafiq.


Padahal menurut kajiannya, tidak ada kata membandingkan atau mempersamakan antara adzan atau suara yang timbul dari pengeras suara masjid dengan lolongan anjing. Menurutnya, Menag RI justru mempersilahkan, bahkan mengajak umat Islam untuk menggunakan pengeras suara sebagai syiar dakwah dan berbagai keperluan masyarakat lainnya.


“Tentu, hal tersebut sesuai dengan aturan yang dicanangkan untuk kemaslahatan Bersama,” imbuh Gus Syafiq.


Dirinya menegaskan, bahwa yang disampaikan Menag RI adalah memberikan banyak contoh tentang sumber kebisingan di tengah masyarakat yang faktual. Berbagai contoh kebisingan itu, menurut Gus Syafiq, membuat Menag RI mengambil benang merah bahwa suara-suara itu harus diatur supaya tidak menjadi gangguan kalangan tertentu.


Menurutnya, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jauh hari pada tahun 1982 telah menulis tentang ‘Islam Kaset dan Kebisingan Sosial’. Hal tersebut menurutnya, justru bentuk sikap yang memiliki persamaan dengan yang disampaikan oleh Menag RI.


“Itu karena kita semua menjunjung tinggi kaidah Dar'ul Mafashid Muqaddamun ‘ala Jalbil Mashalih. Mencegah kemudharatan itu harus menjadi skala prioritas di atas mengambil kemaslahatan. Saya kira cukupkan gerakan framing ini dan sudahi," pungkasnya.



Sumber : Jatim NU.OR.ID

Minggu, 27 Februari 2022

Perkuat Civil Society, NU Terbuka Menerima Kritik dari Kalangan Pers


SURABAYA — Kekuatan Civil Society di Indonesia mendapat penopang yang kuat untuk menggerakkan fungsinya atas dukungan media massa. Kerja pers yang sehat dan profesional menjadikan posisi tawar Civil Society dan negara semakin kuat, dalam menyuarakan fakta dan kebenaran di tengah masyarakat yang terus berubah.

“NU sebagai Civil Society sudah lazim mengajak kerja sama dengan media massa dan kalangan pers. Karenanya, kolaborasi dengan pengambil kebijakan di institusi media yang dikelola secara profesional akan menjadikan kekuatan tersendiri bagi kemajuan bersama,” tutur Prof DR KH Abd A’la Basyir, Ketua Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-99 NU dalam keterangan Jumat, 25 Februari 2022.

Guru Besar UIN Sunan Ampel yang juga Rais Syuriah PBNU menegaskan, sebagai kekuatan Civil Society NU bersama-sama pers mempunyai tanggung jawab sosial dan moral, untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat secara luas.

“Apalagi, keberadaan media massa selalu berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat. Sejak perjalanan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, media massa berfungsi untuk melakukan kesadaran akan kebangsaan dan perubahan-perubahan ke arah perbaikan masyarakat,” tutur Prof KH Abd. A’la, yang .

Prof. Abd. A’la, yang juga Pengasuh Pesantren An-Nuqoyyah Guluk-Guluk Sumenep, menyampaikan pesan pengantar dalam Forum Group Discussion (FGD) Nahdlatul Ulama dan Forum Pemimpin Redaksi Jawa Timur, digelar di ruang utama kantor PWNU Jawa Timur di Surabaya, Kamis 24 Februari 2022.

Dihadiri lebih dari 40 Pemimpin Redaksi (Pemred) media-media di Jawa Timur, baik media cetak, media elektronika dan media berita online. Mulai dari Jawa Pos, Kompas, Kantor Berita Antara, Duta Masyarakat, SindoNews, Surya, dll. Sedang televisi di antaranya, TV9, JTV, KompasTV, MaduTV, CNN, TVOne, dll.

Siap Menerima Kritik Pers

FGD NU dan Forum Pemred Jawa Timur, juga dihadiri KH Abdus Salam Shohib, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, yang secara intens mendengar masukan dan kritik dari para wartawan senior. Di antara dari media berita online, beritajatim.com, ngopibareng.id, Duta.co, dll. Tak ketinggal, Pemred Majalah Joyoboyo dan Panjebar Semangat menyampaikan kritiknya.

Sedang utusan dari organisasi profesi, ada Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Masyarakat Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI).

Pada kesempatan FGD yang dipandu Riadi Ngasiran, disampaikan pesan-pesan soal program NU ke depan oleh Hakim Jayli, CEO TV9, yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur dan Sekretaris PWNU Jatim Dr Muhammad Hasan Ubaidillah.

Sementara itu, KH Abdus Salam Shohib didampingi Wakil Katib PWNU Jatim KH Sholeh Hayat, memberikan penjelasan, menjelang satu abad, tantangan yang dihadapi NU semakin kompleks. Tidak hanya terkait keumatan namun juga bagaimana respons NU terhadap perkembangan zaman.

Menurut Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pesantren Manbaul Maarif Denanyar Jombang, NU harus menyikapi dengan bijak dunia digital. Karena dengan sikap bijak itu, jam’iyyah ini tidak akan ketinggalan juga tidak boleh menggadaikan nilai-nilai utama yang dimiliki.

“Seorang yang bijak dan cerdas itu akan mengikuti perkembangan zaman dan akan bersikap sesuai kebutuhan zaman dengan tidak menggadaikan nilai-nilai fundamental seperti akhlak dan norma-norma.

“Namun kita bisa menyesuaikan cara dan desainnya dengan massif di media sosial dan menggunakan platform digital. Karena jika tidak mengikuti zaman, dakwah yang kita tidak sampai di masyarakat,” katanya.

Dalam acara Forum Grup Discussion (FGD) Pemimpin Redaksi se-Jawa Timur itu, Gus Salam juga mengungkapkan ada beberapa masukan yang diberikan para awak media kepada NU.

“Ada banyak masukan dari awak media kepada NU, diantaranya adalah digitalisasi di berbagai hal dan konsentrasi NU dalam kehadiran media di persoalan umat,” ujar Gus Salam, cucu pendiri NU KH Bisri Syansuri.

Kritik-Masukan Selaras Fokus PWNU

Gus Salam memaparkan bahwa sebenarnya masukan-masukan tersebut selaras dengan fokus utama PWNU Jatim.

“Ini sebenarnya sama dengan fokus kita menjelang satu abad ini. Salah satunya yang paling kita inginkan adalah orientasi pelayanan umat yang maksimal. Makanya ada panca harakah yg disitu ada fasilitas kesehatan, BMT, literasi digital, pendidikan, dan pengkaderan. Itulah bentuk pelayanan NU kepada umat,” tutur Gus Salam.

Menjelang FGD ini berakhir, Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, berkesempatan menyampaikan tanggapan dan sekaligus menutup dengan doa.

“Pada dasarnya, kami siap menerima kritik. Asalkan, media dan kalangan pers bekerja profesional dalam menyampaikan fakta,” pesan Marzuki Mustamar, yang Pengasuh Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang. (*)


Sumber : PWNU Jatim